Muaro Jambi- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPRD Muaro Jambi, Senin 9 November 2026.Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyampaikan
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat menyebabkan proyeksi pendapatan daerah turun sekitar Rp173,52 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Muaro Jambi itu dipimpin Ketua DPRD Aidi Hatta dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan TNI-Polri, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bambang mengungkapkan, sebelum penyesuaian, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi mencapai sekitar Rp1,371 triliun. Namun, setelah adanya informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, proyeksi tersebut turun menjadi sekitar Rp1,197 triliun.
Penurunan sekitar Rp173,52 miliar itu tentu berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
"Penurunan ini tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan kita untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus dengan kemampuan fiskal yang terbatas," kata Bambang.
Meski demikian, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghentikan
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab Muaro Jambi mulai menjajaki sejumlah alternatif pembiayaan di luar kemampuan APBD reguler.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), termasuk kemungkinan sumber pembiayaan lain yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bambang mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Muaro Jambi masih cukup besar. Mulai dari pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, hingga infrastruktur pendukung pelayanan publik.
Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan masih terbatas.
Kita tidak ingin pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pelayanan publik lainnya harus menunggu terlalu lama hanya karena keterbatasan kemampuan APBD," tegasnya.
Untuk itu, ia meminta dukungan DPRD Muaro Jambi agar pemerintah daerah dapat melakukan pembahasan dan penjajakan lebih lanjut bersama OPD maupun kementerian terkait mengenai berbagai alternatif pembiayaan tersebut.
Menurut Bambang, langkah mencari sumber pembiayaan alternatif diperlukan agar agenda pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain persoalan pembiayaan infrastruktur, Bupati juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam APBN 2027 terkait alokasi sekitar Rp23 triliun untuk mendukung pembiayaan gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah .
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam struktur APBD.
Namun, realisasinya masih menunggu kepastian prosedur, petunjuk teknis, serta mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat.
Jika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, pemerintah daerah berharap tersedia ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Dalam nota keuangan Ranperda APBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi direncanakan sebesar Rp1.197.719.978.181,69.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp188.958.921.356,69, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp942.904.781.000, serta pendapatan transfer antar daerah Rp65.856.275.825. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.196.719.978.181,69.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga menganggarkan penyertaan modal daerah sebesar Rp1 miliar. Pembiayaan netto direncanakan minus Rp1 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan nihil.
Di tengah penurunan transfer pusat, Bambang menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola pendapatan, serta pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif.
Lebih lanjut ia menyampaikan gambaran kemampuan fiskal daerah, Bambang juga memberikan lima penekanan kepada seluruh kepala perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD 2027.
Pertama, seluruh program harus berorientasi pada prioritas pembangunan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Muaro Jambi 2025-2029.
Kedua, perencanaan pendapatan harus disusun secara realistis, sedangkan belanja daerah harus disiplin dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal.
Ketiga, setiap program dan kegiatan wajib memiliki hasil yang nyata serta terukur. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target serapan anggaran.
Keempat, pemborosan harus dihentikan dan efisiensi belanja operasional ditingkatkan agar anggaran lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Kelima, setiap kepala perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran masing-masing.
"Saya ingin mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administrasi, angka dan tabel. APBD adalah instrumen untuk mewujudkan janji pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bambang.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap DPRD Muaro Jambi memberikan dukungan, masukan, dan pemikiran konstruktif dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, terutama dalam mempertajam prioritas pembangunan serta mengkaji alternatif pembiayaan infrastruktur.
Ia berharap pembahasan anggaran dapat berjalan secara cermat, konstruktif, dan tepat waktu sehingga menghasilkan APBD yang sehat, berkualitas, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan penurunan proyeksi pendapatan mencapai Rp173,52 miliar, tantangan Pemkab Muaro Jambi pada 2027 bukan hanya menjaga keseimbangan anggaran, tetapi juga memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah fiskal.yang semakin terbatas , sampainya
Redaksi Jambi24com
Social Plugin